Indonesia Harus Siap Hadapi Ancaman Ketahanan Energi

31-08-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Indonesia harus mulai bersiap menghadapi ancaman yang menyerang ketahanan energi Indonesia. Sebab menurutnya saat ini model ancaman semakin canggih dengan kehadiran cyber attack. Terlebih Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan energi besar yang menjadi ancaman bagi dunia di masa depan ketika bisa dikelola dengan baik.

 

Hal tersebut ia nyatakan ketika Komisi VI DPR RI melakukan diskusi dengan dengan pakar ekonomi Faisal Basri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020). Yang terbaru dicontohkan oleh Evita, kasus pemboman kilang minyak Arab Saudi yang dilakukan oleh drone menjadi fakta yang harus diwaspadai Indonesia.

 

“Kita tahu Saudi luluh lantah, dia punya yang namanya kilang minyak itu hancur karena droneBecause drone is part of the cyber attack itu. Nah ini juga ke depan harus seperti apa itu belum terpikirkan oleh kita. Tapi nanti ketika kita diserang baru semuanya panik. Kita belum ada proteksi dan segala hal pendukungnya,” terang Evita.

 

Politisi PDI-Perjuangan ini kemudian menambahkan bahwa minimal Indonesia sudah harus mulai menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur tentang ketahanan energi. Ia berharap Pemerintah tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran saja yang menunggu sebuah kasus muncul baru kemudian mencari solusi. Ia ingin Indonesia siap dalam menghadapi ancaman model baru ini.

 

“Sekarang drone saja begitu bebasnya bergentayangan di udara. Tidak ada undang-undang yang mengatur, tidak ada aturan yang mengatur. Padahal di situ ancaman terhadap intelijen kita, ancaman terhadap pertahanan kita ada di sana. Termasuk ancaman terhadap energi kita. Saya ingin mengajak kita ini mulai berpikir ke arah sana,” tukas politisi dapil Jawa Tengah III tersebut. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...